https://beritaindo24.com/ Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun memastikan program subsidi serta bantuan sosial (bansos) tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran. Efesiensi anggaran ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Misbakhun mengatakan penghematan anggaran hingga Rp 306 triliun merupakan sebuah reformasi APBN. Sebab, dia menilai efesiensi anggaran ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.
“Bayangkan Bapak Presiden meminta perjalanan dinas di kementerian dan lembaga 50%. Kemudian ada alat tulis kantor ATK berkurang, belanja barang berkurang. Apakah kemudian mereka tidak rapat, tidak melakukan perjalanan dinas? Tetap mereka akan melakukan rapat, tetap mereka akan melakukan kunjungan kerja, tetapi untuk hal-hal yang sangat urgent dan sangat penting,” kata Misbakhun dalam Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).
Misbakhun memastikan bahwa bansos dan subsidi tetap. Insentif tersebut dinilai menjadi bukti kehadiran negara kepada masyarakat.
“Bagaimana dengan rakyat kecil? Karena presiden kita Prabowo ini ingin menjadi Presiden yang berada di tengah-tengah rakyat. Subsidi tidak berubah, bansos juga tetap perlu untuk penguatan bahwa kehadiran negara pada masyarakat kecil rakyat. Itu tetap berjalan tentunya,” tambah Misbakhun.
Dia juga memastikan bahwa hal tersebut tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Menurut Misbakhun, ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh konsumsi dengan kontribusi sekitar 52-56%. Kemudian investasi dengan sumbangsih 26-30% dan belanja pemerintah sebesar 6-8%.
“Perhitungan antara ekspor-impor kita mengalami surplus atau mengalami defisit misalnya. Makanya ketika kemudian Presiden mengalihkan sebagian belanja-belanja itu kepada tujuan yang produktif, dalam rangka apa sih sebenarnya? Supaya apa? Masyarakat tetap memiliki dan kemampuan daya beli,” terang Misbakhun.